Oleh: M Alfan Alfian, Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta
Dalam diskusi “Refleksi Kepemimpinan Bangsa ke Depan” oleh Akbar
Tandjung Institute beberapa hari lalu, Guru Besar Psikologi Politik
Prof. Dr. Hamdi Muluk menegaskan, sesungguhnya Indonesia tidak
kekurangan stok pemimpin. Banyak pemimpin yang hadir di berbagai bidang
kehidupan. Namun, untuk menjadi pemimpin nasional, harus melalui
mekanisme politik yang tidak mudah. Seorang Chief Executives Organization (CEO)
adalah pemimpin puncak perusahaan, tetapi, kalau mau jadi pemimpin
nasional, maksudnya presiden atau wakil presiden, ia harus melalui
proses politik sebagai kawah Candradimukanya. Dan politik, punya
logikanya tersendiri. Demikian juga dengan pemimpin, atau kelihatannya
lebih tepat elite bidang-bidang lainnya.
Prof. Hamdi juga mengingatkan bahwa mestinya, pemimpin nasional kita
berlevel negarawan. Ialah yang selesai dengan urusan-urusan “basic need”
dalam psikologi Abraham Maslow. Ia yang punya visi dan fokus pada
hal-hal di luar urusan kepentingan mengejar materi dan kemapanan hidup.
Dan, politik dan aneka pengalaman jabatan publik menempa orang untuk
menjadi negarawan. Pertanyaan segera muncul, mengapa sepertinya soal
negarawan itu ada di awang-awang? Atau mengapa banyak yang tak kunjung
negarawan? Atau mengapa yang kita kira, atau katakan, kita nilai
negarawan peluangnya untuk menjadi pemimpin nasional justru susah, kalau
bukan tertutup? Tampaknya, jawaban yang terakhir ini ada dua versi yang
sekaligus melengkapi. Pertama, sistem suksesi kepemimpinan nasional
kita yang dimonopoli sepenuhnya oleh partai politik. Padahal, partai
politik kita belum bisa menjamin sistem baik bekerja efektif di
internalnya. Oligarkhi partai, membuat kegegabahan sering terjadi, yakni
enggan membuka diri secara demokratis melakukan proses penjaringan
kadidat yang bermutu dan objektif.
Kedua, lebih kepada konsekuensi demokrasi langsung. Bahwa, jangankan
Rhoma Irama, sedangkan kata Cendekiawan Nurcholish Madjid (Cak Nur)
tempo dulu, “Setan Gundul” pun bisa berpeluang terpilih dalam pemilihan
langsung. Demokrasi langsung, membuka pintu lebar bagi bukan, apa yang
dikatakan Prof Hamdi di atas, negarawan, tetapi pemimpin-pemimpin kelas
politisi atau bahkan yang tidak begitu mengerti dunia politik. Rakyat,
sayangnya, banyak yang tidak paham dan tidak peduli dengan hal-hal yang
menjadi kegelisahan para intelektual dan akademisi kampus, bahwa apa
yang ditawarkan partai-partai ialah yang “row input”, yang serampangan
saja, yang gradasi kenegarawanannya jauh di bawah.
Demokrasi memberi ruang dan peluang yang sama antara profesor dan orang
awam yang “tidak pernah makan sekolahan”. Karena itulah, dulu Plato
pernah mengkritik habis demokrasi egalitarian seperti itu, dan
memposisikan kaum filosof cerdik pandai ke dalam kelas tersendiri yang
eksklusif dalam proses politik. Kendatipun demikian, pilihan sudah
diambil, demokrasi langsunglah yang akan kita praktikkan dalam memilih
pemimpin nasional. “Civil society” harus lebih proaktif lagi untuk
menghadirkan referensi bagi calon-calon pemimpin yang layak.
Partai-partai juga tidak boleh menutup diri. Kalau tidak, selamanya kita
akan membiarkan kondisi “by accident” terus terjadi dalam pergantian
pemimpin.**
Sumber : http://alfanalfian.blogspot.co.id/ (diakses pada tanggal 21 Januari 2016-Jakarta)
